Pasangan suami istri koruptor Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria dan Bupati Kutai Timur Ismunandar/Net

Penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria memperlihatkan bahwa pengaruh nepotisme pada praktik kejahatan korupsi sangat kuat.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Firli Bahuri, praktik korupsi yang dilakukan oleh pasangan suami-istri itu terjadi secara terang benderang.

“Proyek disusun Bupati, disetujui Ketua DPRD, dicarikan rekanan pelaksana proyek yang adalah tim sukses untuk pilkada bupati, lalu proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Belum lagi, Bupati Kutai Timur menjamin tidak ada relokasi anggaran di kedua dinas itu di tengah pandemik Covid-19,” ujar jebolan Akabri tahun 1990 ini kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL.

“Fee dari proyek ditampung Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” sambungnya.

Firli Bahuri menambahkan, sulit membayangkan praktik korupsi di Indonesia dapat ditekan ke titik nol tanpa andil dan peran serta dukungan semua pihak, tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi seluruh elemen anak bangsa harus ikut dalam memperbaiki sistem secara menyeluruh.

“Sebagaimana yang pernah dan sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal. Korupsi terjasi Karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah,” sambung mantan Kapolda NTB dan Kapolda Sumsel ini.

Korupsi juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan kesempatan serta integritas yang minim.

“Corruption equals to power plus oppurtunity minus integrity,” tegasnya.

Firli lantas mengutip pendapat teoritisi politik Inggris dari abad ke-19, John Emerich Edward Dalberg Acton yang dikenal dengan nama lain Lord Acton, yang mengatakan power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely.

“Nah kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Di samping itu ia didorong sistem yang sangat memungkinkan kejahatan korupsi terjadi,” urai pria kelahiran Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ini.

Korupsi juga, sambung Firli, tidak terlepas dari sistem yang menyebabkannya. Dalam banyak kasus, corruption caused by failed, bad, and weak system. Ini disebutnya sebagai korupsi karena sistem atau by system corruption.

Untuk itu, masih menurut Firli, banyak bidang yang harus dibenahi. Mulai dari sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, sistem rekruitmen, sistem import dan ekspor.

“Termasuk juga sistem politik dan sistem pilkada langsung. Ini perlu menjadi pemikiran kita semua. KPK sudah melakukan kajian terkait politik berintegritas termasuk dalam pelaksanaan pilkada langsung,” demikian Firli yang sebelum menjadi Ketua KPK adalah Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here