Metode Omnibus Law Harmonikan UU Yang Tercerai Berai

Metode Omnibus Law Harmonikan UU Yang Tercerai Berai

Metode Omnibus Law adalah langkah tepat untuk menciptakan harmoni dari beragam aturan di Indonesia yang selama ini tumpang tindih, berbelit dan tidak efisien.


Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, gagasan untuk merampingkan aturan yang tumpang-tindih itu, sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Seperti omnibus law RUU Cipta Kerja, misalnya.

"Secara umum di luar kontennya, mekanismenya itu sudah tepat. Bagaimana menyatukan undang-undang yang tercerai berai dibuat dalam satu rangkaian. Itu bagus semangatnya," ujar Ray seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/5).

Ray menilai, RUU Ciptaker memiliki semangat untuk memangkas perijinan dan birokrasi yang saat ini berbelit-belit. Terlalu banyaknya aturan untuk sebuah hal, telah menyebabkan inefisiensi.

Ray menilai RUU Ciptaker bisa mempermudah perizinan tanpa mengabaikan hal-hal lain yang semula diatur oleh pusat dan daerah atau aturan lain. Ia mengatakan, langkah serupa pernah diterapkan dalam UU Pemilihan Umum.

"Jadi kodifikasi seperti ini bagus ya semangatnya. Karena itu tadi, menghindari tumpang tindih, inefisiensi, memudahkan orang mencari pasal-pasal, memudahkan koordinasi, dan macam-macam," tandas Ray.