Percepat Pemulihan Ekonomi, World Bank: Indonesia Butuh Omnibus Law RUU Ciptaker

Percepat Pemulihan Ekonomi, World Bank: Indonesia Butuh Omnibus Law RUU Ciptaker

Laporan bertajuk "Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recover", yang dirilis World Bank menyebut, pemerintah Indonesia perlu fokus pada tiga poin penting dalam upayanya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.


Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi satu dari tiga hal yang menurut World Bank perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia.

“Omnibus Law diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip dari akun twitter @BankDunia, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).

Word Bank memberikan penekanan, juga penting untuk tidak menyertakan beberapa pembatasan pada investasi dan bisnis dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global melalui RUU yang sedang diajukan itu.

Selain mendesaknya dukungan terhadap investasi asing dan lokal untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, penyederhanaan peraturan yang relevan, penting untuk melindungi investasi dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Poin kedua yang ditekankan dalam laporan itu adalah pemerintah perlu fokus dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur dan mendukung partisipasi sektor swasta dan pendanaan infrastruktur melalui upaya reformasi BUMN.

Sedangkan poin ketiga menurut World Bank, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pajak guna membiayai pemulihan ekonomi, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan belanja pada infrastruktur, sektor kesehatan dan perlindungan sosial.