Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Intensitas Program Padat Karya

Upaya pemerintah dalam penanganan pandemik Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terdampak, tetap akan mengedepankan strategi menyelamatkan masyarakat bawah. Strategi pemulihan ekonomi, tetap mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat.


Demikian ditegaskan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto saat berpidato dalam pembukaan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, Rabu (26/8).

Airlangga menambahkan, pemerintah akan meningkatkan intensitas program-program padat karya yang saat ini tengah berjalan. Cara ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya memulihkan kembali ekonomi yang terdampak pandemik Covid-19.

“Pemerintah meluncurkan eskalasi program-program padat karya, subsidi upah, dan perluasan pemberian kredit,” ujar Airlangga seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) itu mengatakan, peningkatan eskalasi program padat karya bertujuan untuk mengurangi tekanan pengangguran dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat.

Airlangga menambahkan, bantuan subsidi upah (BSU) diberikan kepada pekerja pegawai swasta. Bantuan diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan per pekerja selama 4 bulan. Bantuan disalurkan dalam 2 tahap, yaitu pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2020.

Meskipun demikian, tidak sembarang pekerja swasta mendapat BSU. Airlangga membeberkana beberapa kriteria pegawai swasta yang dapat menerima bantuan tersebut. Salah satunya adalah, pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan yang mengalami tekanan akibat Covid-19 dan tenaga kerja aktif yang terdaftar dalam BP Jamsostek.

“Selanjutnya ada Program Kartu Prakerja yang diprioritaskan untuk mereka yang tidak terdaftar di BP Jamsostek yang diberikan bantuan upah. Kami telah kembangkan Kartu Prakerja dari skema awal targetnya 2 juta peserta, kini skemanya menjadi 5,6 juta peserta,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, ada pula program perluasan pemberian kredit juga ditujukan bagi rumah tangga dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan fasilitas bunga nol persen yang disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) yang diperluas.

“Tahap awal dengan target mencapai 2 juta nasabah tahun 2020. Dengan plafon pinjaman diperkirakan Rp 6-10 juta,” imbuhnya.

Sementara itu dari sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kali uji coba vaksin. Jumlah tes yang dilakukan di Indonesia juga terhitung cukup masif, yaitu sebanyak 2.077.441 juta vaksin.

Sementara untuk terus mengupayakan penanganan Covid-19, pemerintah tengah melakukan beberapa inisiatif. Terdepan adalah, Indonesia dapat mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin Biofarma pada akhir tahun.

Airlangga juga menyinggung soal persentase kasus sembuh Covid-19 di Indonesia sebesar 71,50 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase secara global di angka 68,71 persen.